Ribuan Guru Honorer Indramayu Desak Pengangkatan Sebagai PPPK Tahun 2025

Ribuan guru honorer dari berbagai sekolah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Pendidikan dan gedung DPRD Indramayu pada Rabu, 15 Januari 2025. Mereka menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Aksi ini diawali dengan longmarch dari GOR Singalodra menuju kantor Dinas Pendidikan, yang kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRD. Dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka, para guru honorer menyampaikan aspirasi mereka dengan lantang.

Salah satu perwakilan guru honorer, Tarja, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak memenuhi janji. "Kami merasa dikhianati. Setelah bertahun-tahun mengabdi, banyak di antara kami yang gagal dalam seleksi PPPK," ujarnya. Tarja meminta agar pemerintah memberikan kejelasan status kepada guru honorer dan mengalokasikan anggaran untuk memasukkan semua tenaga honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam anggaran 2025. "Kami menuntut semua tenaga honorer yang terdata di BKN diprioritaskan tanpa terkecuali pada 2025," tegasnya.

Tarja juga mempertanyakan alokasi anggaran daerah yang dianggap tidak memadai. "Kalau anggaran tidak cukup, kenapa malah dialihkan ke sektor lain? Mengapa kami yang sudah lama mengabdi tidak diperhatikan?" tanyanya. Ia menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. "Kami tidak akan berhenti sampai suara kami didengar," imbuhnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, menyatakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam rapat bersama DPRD. Ia juga berjanji akan menyampaikan kebutuhan guru kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). "Dari 1.942 pendaftar PPPK sebelumnya, hanya 595 yang lolos. Kuota tahap berikutnya akan dibahas lebih lanjut," jelasnya. Caridin juga mengakui berbagai kendala dalam pengangkatan PPPK, seperti latar belakang pendidikan dan masa kerja, dan berharap BKN dapat memberikan perhatian lebih pada masalah ini.

bidik24.com