Pemerintah Rekrut 60 Ribu Guru untuk Sekolah Rakyat

Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan rencana perekrutan 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menurut Abdul Mu'ti, kebutuhan guru sebanyak 60 ribu akan dipenuhi melalui distribusi tenaga pendidik yang sudah ada atau melalui rekrutmen baru. Namun, proses ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan dua jenis kurikulum. Pertama, Kurikulum Sekolah Unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang memiliki standar internasional. Kedua, Kurikulum Merdeka, yang saat ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah dalam beberapa hari ke depan setelah dilakukan koordinasi dengan para kepala daerah.

Gus Ipul menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk memiliki asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.

Sekolah Rakyat akan didirikan di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap program ini.

Sekolah Rakyat akan memiliki jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA dan bersifat berasrama, yang membedakannya dari Sekolah Unggulan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Gus Ipul menargetkan sekolah ini dapat mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan fasilitas pendidikan yang sepenuhnya gratis bagi siswa, mencakup biaya sekolah, makan, seragam, dan asrama.

Seleksi penerimaan siswa akan dilakukan dengan ketat, diawali dengan pemilihan calon siswa dari kelompok ekonomi rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Setelah itu, calon siswa akan mengikuti tes akademik untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengikuti pendidikan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis data DTSEN, dengan prioritas bagi masyarakat dari kelompok ekonomi paling rentan. Ia juga menyebut bahwa sebagian besar dari 53 lokasi yang telah dipilih berada di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga program ini sesuai dengan data yang dimiliki BPS.

Sub. tempo.co